Mantan Pj Bupati Donggala Moh Rifani Pakamundi merespon positif langka tegas Bupati Donggala Vera Laruni melakukan audiensi dengan BKN guna mengkonsultasikan surat Kepala BKN terkait pembatalan pelantikan 31 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemda Donggala sewaktu masa pemerintahannya.
"Iya, prinsipnya saya sangat merespon langkah tegas beliau untuk melakukan audiensi dengan BKN agar dapat diketahui akar permasalahan yang sebenarnya" ujar Rifani kepada media ini setelah menanggapi pemberitaan sejumlah media Dijelaskannya, sebenarnya terkait pelantikan 31 pejabat Administrator dan Pengawas itu tidak ada lagi masalah. Karena proses sebelumnya sudah melalui pertimbangan teknis BKN, nomor: 2559 /R-AK.02.02/SD/K/2024 tgl 30 Agustus 2024. Bahkan hal itu juga sudah medapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur dan Kemendagri.
Dimana dari 50 orang pejabat Administrator dan pengawas yang dilantik hanya 10 org yang tidak mendapatkan pertek dari BKN. Sedang 40 orang yang msuk dalam pertek 20 orang lainnya masuk kategori dapat dipertimbangkan sementara sisanya 20 orang lagi tidak dapat dipertimbangkan.
"Dan untuk diketahui sebenarnya persoalan ini sudah selesai, dan pihak Pemda Donggala saat saya menjabat juga sudah memberikan klarifikasi ke BKN RI. Makanya tidak ada data pejabat yg diblokir oleh BKN RI" terang Rifani Heranya,
lanjut Rifani meski sudah selesai akan tetapi masalah ini masih terus dipersoalkan oleh beberapa pejabat yang merasa tidak puas dengan pelantikan yang lalu karena merasa kepentingannya terganggu. Padahal pelantikan yang dilakukan lalu itu semata mata untuk mengisi kekosongan dan peningkatkan kinerja Organisasi sekaligus menindaklanjuti rekomendasi DPRD. "Saya berharap ibu Bupati Donggala dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik, mengingat masih banyak per persoalan lainya yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah yang harus diselesaikan dalam mewujudkan Kabupaten Donggala yang maju dan sejahtera " ujarnya
Sumber :Butol Post.com
